Queensha.id – Jakarta,
Polemik mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Kali ini, perhatian publik tertuju pada kemungkinan dihentikannya proses persidangan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki konsekuensi hukum penting.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pandangannya bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau bersifat final berpotensi membuat objek sengketa dalam perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum untuk diperiksa lebih lanjut.
Menurut Yusril, apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melaksanakan atau mengeksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut, maka surat keterangan yang menjadi objek sengketa dapat dianggap sudah tidak lagi menjadi persoalan hukum.
“Saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini bisa berimplikasi pada penghentian persidangan gugatan yang diajukan oleh Ibu Mercy dan Denny Indrayana. Alasannya, objek yang disengketakan dianggap sudah tidak ada lagi apabila Kemendikdasmen segera mengeksekusi putusan tersebut,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta.
PTUN Diperkirakan Hapus Perkara dari Register
Lebih lanjut, Yusril memprediksi PTUN Jakarta berpotensi menghapus perkara tersebut dari register persidangan. Pasalnya, dalam praktik hukum administrasi negara, apabila objek sengketa telah selesai atau tidak lagi eksis karena adanya putusan lembaga peradilan yang lebih tinggi, maka alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara menjadi hilang.
Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan putusan Mahkamah Agung dapat memberikan konsekuensi langsung terhadap kelanjutan gugatan yang masih bergulir di PTUN.
Gibran Dinilai Tidak Memiliki Hak Mengajukan Peninjauan Kembali
Selain membahas peluang penghentian perkara, Yusril juga menjelaskan aspek hukum mengenai mekanisme Peninjauan Kembali (PK).
Ia menerangkan bahwa dalam perkara sebelumnya di Mahkamah Agung yang diajukan oleh H.M. Subhan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian, secara hukum Gibran tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.
“Hanya Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat yang mempunyai hak mengajukan Peninjauan Kembali. Namun sejauh ini tampaknya kementerian tidak akan mengambil langkah tersebut dan lebih memilih mengeksekusi putusan Mahkamah Agung setelah menerima salinan resminya,” jelas Yusril.
Gibran Tetap Tempuh Jalur Hukum
Sementara itu, perkembangan perkara ini juga diiringi komunikasi antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terbaru, Gibran menyampaikan keinginannya untuk membuktikan keabsahan seluruh dokumen pendidikannya melalui jalur hukum yang tersedia.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan dukungan moral agar seluruh proses pembuktian dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Siapkan Bukti Pendidikan dari SD hingga S1
Di sisi lain, Gibran disebut telah menyiapkan berbagai dokumen pendidikan yang akan digunakan sebagai alat bukti apabila proses hukum terus berlanjut.
Dokumen tersebut meliputi riwayat pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah, hingga jenjang sarjana (S1). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, Gibran juga berencana terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar seluruh tahapan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari Malutpost.id, upaya tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri spekulasi publik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Hingga kini, proses hukum terkait perkara tersebut masih menjadi perhatian masyarakat karena dinilai memiliki implikasi hukum dan politik yang cukup luas. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk keputusan PTUN Jakarta mengenai kelanjutan atau penghentian perkara setelah adanya putusan Mahkamah Agung.
***
Sumber: Malutpost.id.
Tinggalkan Balasan