Queensha.id – Jepara,

 

Aktivitas penggalian batu andesit tanpa izin diduga masih berlangsung di Desa Watuaji, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Temuan tersebut terungkap setelah Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Jepara melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (10/11/2026).

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah pekerja yang masih melakukan penggalian batu andesit secara manual di lahan milik seorang warga berinisial H. Selain itu, tim juga mengidentifikasi lahan lain yang berada tepat di sebelah lokasi tersebut dan diketahui merupakan milik pria berinisial N.

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, volume material batu andesit yang telah digali diperkirakan mencapai 5.600 meter kubik, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Sekretaris Tim Terpadu Penataan Pertambangan MBLB Kabupaten Jepara yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang P4LH Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, Akhmad Nafe’ Sutejo, menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan tersebut belum memiliki izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahkan, menurut informasi yang diterima dari sejumlah warga sekitar, kegiatan penambangan diduga telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun.

“Lokasi tersebut belum memiliki izin pertambangan. Berdasarkan informasi masyarakat, aktivitas penggalian sudah berlangsung sekitar lima tahun,” ungkapnya.

Selain itu, Nafe’ menjelaskan bahwa area yang telah digali memiliki luas sekitar 700 meter persegi dengan kedalaman mencapai 8 meter. Dari perhitungan tersebut, volume material yang telah diambil diperkirakan mencapai sekitar 5.600 meter kubik.

Dua Dump Truck Angkut Material Setiap Hari

Tidak hanya itu, Tim Terpadu juga memperoleh informasi bahwa material batu andesit diangkut menggunakan dua unit dump truck setiap hari. Masing-masing kendaraan memiliki kapasitas sekitar 3,5 meter kubik.

Informasi tersebut diperoleh langsung setelah tim berdialog dengan pemilik lahan berinisial H di lokasi penambangan.

Tim Soroti Keselamatan Kerja di Lokasi Tambang

Sementara itu, salah satu temuan penting dalam sidak tersebut ialah kondisi bekas galian yang menyisakan dinding tegak lurus dengan kemiringan mencapai 90 derajat.

Menurut Nafe’, kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan serta tidak sesuai dengan prinsip keselamatan kerja maupun kaidah teknik pertambangan yang baik.

“Aktivitas penambangan yang dilakukan tidak memperhatikan keselamatan dan teknik tambang yang baik karena menyisakan dinding bekas tambang yang tegak lurus, kemiringan 90 derajat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, lokasi tersebut sebenarnya berada di kawasan peruntukan perkebunan, sehingga aktivitas pertambangan di lokasi itu menjadi perhatian pemerintah.

Diminta Menyelesaikan Kewajiban Pajak MBLB

Di sisi lain, Tim Terpadu juga meminta penanggung jawab kegiatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas material batu andesit yang telah digali, dimuat, dan diperjualbelikan.

“Silakan ke BPKAD untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” ujar Nafe’.

Pemilik Lahan Akui Menjual Batu Andesit

Sementara itu, pemilik lahan berinisial H mengakui bahwa batu andesit dijual apabila ada pembeli. Menurutnya, harga jual material tersebut mencapai sekitar Rp350 ribu per rit, dengan rata-rata pengiriman sekitar dua rit setiap hari.

Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas penggalian dilakukan karena lahannya dinilai kurang produktif untuk ditanami.

“Saya ambil materialnya karena tanaman tidak bisa hidup. Nantinya lahan ini akan saya tanami kopi dan singkong,” katanya.

Lebih lanjut, H mengungkapkan bahwa penggunaan dump truck baru dilakukan sekitar satu tahun terakhir. Sebelumnya, material diangkut sedikit demi sedikit menggunakan kendaraan berukuran kecil sebelum akhirnya melibatkan sekitar lima warga untuk membantu proses penggalian.

Temuan Tim Terpadu ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam penataan aktivitas pertambangan di Kabupaten Jepara, khususnya agar seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, memperhatikan keselamatan kerja, serta memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan.

 

***

Sumber: Diskominfo Jepara/AP.