Queensha.id – Jakarta,
Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Witjaksono, menegaskan bahwa polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan isu yang wajib diberitakan oleh media massa. Menurutnya, ketika sebuah persoalan telah berkembang luas di tengah masyarakat dan memunculkan berbagai pertanyaan, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus mengurangi ketidakpastian publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Aiman saat memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Dokter Tifa terkait polemik ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, Aiman menegaskan bahwa fungsi utama pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, menurutnya, mengabaikan isu yang telah menjadi perhatian publik justru bertentangan dengan prinsip jurnalistik.
“Bahwa fungsi pers adalah untuk memberikan hak publik atas informasi. Kewajiban pers adalah memberikan hak publik untuk kebenaran. Bahwa ada satu topik, satu isu yang berkembang di masyarakat, maka itu menjadi dosa jurnalistik ketika hal itu tidak diangkat oleh media massa,” ujar Aiman di persidangan.
Media Berperan Mengurangi Ketidakpastian Publik
Selain memberikan informasi, Aiman menjelaskan bahwa media juga memiliki fungsi sebagai reduction of uncertainty atau mengurangi ketidakpastian yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, setiap isu yang telah menjadi perhatian publik layak memperoleh ruang pemberitaan agar masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang secara terbuka.
“Ini menjadi banyak sekali ketidakpastian dan itu wajib diangkat oleh media, apa pun itu. Seberapa kecil pun isu tersebut, apabila sudah menjadi perhatian publik dan menimbulkan ketidakpastian, maka pers wajib mengangkatnya menjadi produk jurnalistik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aiman mengatakan bahwa pertimbangan tersebut menjadi dasar tim redaksi program Rakyat Bersuara menghadirkan sejumlah pihak yang terlibat dalam polemik ijazah Jokowi.
Alasan Menghadirkan Dokter Tifa di Program Rakyat Bersuara
Dalam persidangan, Aiman menjelaskan bahwa kehadiran Dokter Tifa dalam program tersebut merupakan keputusan redaksi berdasarkan nilai pemberitaan.
Ia menyebut, Dokter Tifa diundang karena berstatus sebagai salah satu pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut. Selain itu, publik juga dinilai memiliki kepentingan untuk mendengar secara langsung penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat.
“Bagi kami wartawan, untuk mengumpulkan ketiga terlapor itu, yakni Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik,” katanya.
Menurut Aiman, masyarakat berhak mendengar secara langsung argumentasi dari para pihak sehingga dapat membentuk penilaian berdasarkan informasi yang disampaikan.
Pencarian Kebenaran Dinilai Bagian dari Mencerdaskan Bangsa
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Dokter Tifa juga menanyakan apakah program Rakyat Bersuara telah sejalan dengan tujuan penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran.
Menanggapi pertanyaan itu, Aiman menyatakan bahwa proses pencarian kebenaran melalui diskusi publik merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Saya pikir bahwa proses pencarian kebenaran adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bagaimana kemudian kita bisa mencerdaskan kalau kebenaran itu disembunyikan?” tuturnya.
Persidangan Dokter Tifa terkait polemik ijazah Jokowi masih berlanjut di PN Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Keterangan yang disampaikan para saksi akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang nantinya dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
***
Sumber: KPS.

Tinggalkan Balasan