Queensha.id – Edukasi Sosial,
Hajatan pernikahan dan sunatan sering digelar di rumah dengan mendirikan tenda hingga menggunakan sebagian badan jalan. Namun, kegiatan tersebut dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Lantas, apakah menutup sebagian jalan untuk hajatan harus izin? Siapa yang berwenang memberikan izin dan apa sanksinya jika dilakukan tanpa izin?
Berikut penjelasan singkat berdasarkan aturan lalu lintas yang berlaku.
1. Apa peran Dinas Perhubungan dan kepolisian?
Penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam aturan tersebut, izin penggunaan jalan diberikan oleh kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan dapat dilibatkan untuk koordinasi teknis lalu lintas sesuai kewenangannya.
Surat persetujuan dari RT, RW, atau pemerintah desa tidak otomatis menggantikan izin resmi penggunaan jalan.
Alasannya: setiap instansi memiliki kewenangan berbeda. Pengaturan diperlukan agar hajatan tidak membahayakan pengendara atau menyebabkan kemacetan berlebihan.
2. Sepuluh hal yang harus diperhatikan sebelum menutup jalan untuk hajatan
1. Pastikan status jalan
Periksa apakah jalan tersebut merupakan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau desa.
Alasannya, aturan penggunaan jalan berbeda menurut statusnya.
Solusi: tanyakan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait sebelum menentukan lokasi acara.
2. Periksa lokasi tenda dan panggung
Pastikan tenda, kursi, panggung, dan parkir tamu tidak mengganggu lalu lintas.
Alasannya, penggunaan badan jalan dapat mempersempit jalur kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Solusi: utamakan halaman rumah, gedung serbaguna, atau lahan yang dapat digunakan secara sah.
3. Urus izin sebelum acara
Jangan menunggu sampai tenda berdiri baru mengurus izin.
Alasannya, petugas perlu menilai lokasi dan dampak kegiatan terhadap lalu lintas.
Solusi: konsultasikan rencana acara kepada kepolisian setempat dan tanyakan apakah diperlukan koordinasi dengan Dishub.
4. Siapkan jalan alternatif jika jalan ditutup
Penutupan jalan harus memenuhi ketentuan, termasuk tersedianya jalan alternatif.
Alasannya, masyarakat tetap membutuhkan akses untuk bekerja, sekolah, dan menuju fasilitas kesehatan.
Solusi: koordinasikan rencana pengalihan arus dengan petugas berwenang.
5. Pasang rambu sementara sesuai ketentuan
Jika ada pengalihan arus, rambu sementara perlu disiapkan sesuai aturan.
Alasannya, pengendara harus mengetahui perubahan jalur agar tidak bingung atau mengalami kecelakaan.
Solusi: ikuti petunjuk petugas mengenai pemasangan rambu dan pengamanan lokasi.
6. Atur parkir tamu
Jangan sampai kendaraan tamu memenuhi badan jalan atau menutup akses rumah warga.
Alasannya, parkir sembarangan dapat memperparah kemacetan.
Solusi: sediakan tempat parkir yang memadai dan atur keluar-masuk kendaraan.
7. Jangan menutup jalan sembarangan
Penutupan seluruh jalan tanpa izin dan pengaturan yang sesuai dapat mengganggu kepentingan masyarakat.
Alasannya, jalan raya merupakan fasilitas umum, bukan tempat yang bebas dikuasai untuk kepentingan pribadi.
Solusi: gunakan lokasi alternatif jika penutupan jalan tidak dapat diizinkan.
8. Jangan merusak fasilitas jalan
Hindari pemasangan tenda atau dekorasi yang merusak rambu, marka, trotoar, dan perlengkapan jalan.
Alasannya, fasilitas tersebut dibutuhkan untuk keselamatan pengguna jalan.
Solusi: pastikan perlengkapan hajatan dipasang dengan aman dan tidak menghalangi pandangan pengendara.
9. Patuhi ketentuan izin dan arahan petugas
Jika izin diberikan dengan persyaratan tertentu, penyelenggara harus mematuhinya.
Alasannya, ketentuan tersebut bertujuan menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Solusi: sampaikan persyaratan izin kepada seluruh panitia dan segera ikuti arahan petugas jika kondisi berubah.
10. Bertanggung jawab setelah acara selesai
Penyelenggara harus memastikan jalan kembali aman dan dapat digunakan.
Alasannya, kegiatan hajatan tidak boleh meninggalkan kerusakan atau hambatan bagi masyarakat.
Solusi: segera bongkar tenda, bersihkan lokasi, dan tangani kerusakan atau kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apa sanksi jika menutup jalan tanpa izin?
Sanksi tidak selalu sama untuk setiap kasus. Penindakannya bergantung pada jenis pelanggaran dan unsur hukum yang terbukti.
Beberapa pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 yang perlu diketahui antara lain:
- Pasal 274: mengatur perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
- Pasal 275: mengatur gangguan terhadap fungsi perlengkapan jalan tertentu, seperti rambu, marka, dan fasilitas pejalan kaki. Sanksinya berbeda sesuai jenis perbuatannya.
- Pasal 282: mengatur ketidakpatuhan terhadap perintah petugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), dengan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
Penting: sanksi tersebut tidak otomatis dijatuhkan hanya karena ada hajatan tanpa izin. Aparat harus memastikan perbuatan dan unsur pelanggaran sesuai dengan pasal yang diterapkan.
Penyelenggara juga dapat diminta menyesuaikan kegiatan atau menyingkirkan penghalang sesuai kewenangan dan dasar hukum yang berlaku.
4. Bagaimana cara mengurus izin resmi?
Warga yang ingin menggunakan sebagian jalan untuk hajatan dapat melakukan langkah berikut:
- Datangi Polsek atau Satlantas Polres sesuai lokasi acara untuk menanyakan prosedur izin.
- Siapkan identitas pemohon dan surat permohonan.
- Cantumkan alamat lokasi, tanggal, waktu, dan jenis kegiatan.
- Siapkan sketsa lokasi, luas jalan yang digunakan, serta rencana parkir dan pengaturan lalu lintas.
- Tanyakan apakah diperlukan koordinasi dengan Dishub atau penyelenggara jalan.
- Tunggu keputusan resmi sebelum menggunakan badan jalan.
Dokumen yang diperlukan dapat berbeda menurut lokasi dan jenis kegiatan. Karena itu, pastikan persyaratan langsung kepada instansi berwenang.
5. Apakah izin RT, RW, atau desa sudah cukup?
Persetujuan RT, RW, dan pemerintah desa bermanfaat untuk koordinasi lingkungan. Namun, persetujuan tersebut tidak otomatis menggantikan izin penggunaan jalan dari kepolisian jika izin itu diwajibkan.
Warga perlu membedakan izin lingkungan dengan izin penggunaan jalan.
6. Bagaimana jika hajatan berada di jalan provinsi atau nasional?
Penggunaan jalan nasional dan provinsi memiliki ketentuan khusus dalam Pasal 127 UU Nomor 22 Tahun 2009. Tidak semua kegiatan pribadi dapat menggunakan ruas jalan tersebut.
Karena itu, penyelenggara harus memastikan status jalan dan aturan yang berlaku sebelum merencanakan penutupan atau penggunaan badan jalan.
Jika lokasi berada di jalan utama, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan kepolisian dan instansi terkait.
Menggelar hajatan pernikahan atau sunatan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan masyarakat. Namun, penggunaan jalan raya tetap harus memperhatikan aturan, keselamatan, dan hak pengguna jalan lainnya.
Sebelum mendirikan tenda di badan jalan, pastikan status jalan, periksa kebutuhan lokasi, dan urus izin sesuai ketentuan. Jika jalan tidak dapat digunakan, pilih halaman rumah, gedung serbaguna, atau lokasi alternatif lainnya.
Dengan perencanaan yang baik, hajatan dapat berlangsung lancar tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
***
Sumber rujukan: UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait penggunaan jalan.

Tinggalkan Balasan