Queensha.id — Jakarta,
Bareskrim Polri menyatakan masih terus mendalami dugaan tindak pidana makar dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Pendalaman tersebut dilakukan setelah sebelumnya empat jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini menjadi perhatian publik.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan fakta dan alat bukti untuk menelusuri ada atau tidaknya unsur makar dalam perkara tersebut.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” ujar Asep, sebagaimana dikutip dari detikcom, Minggu (8/11/2026).
Dengan demikian, selain menangani dugaan pelanggaran terkait penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyidik juga memperluas pendalaman terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila didukung oleh alat bukti yang cukup.
Kepala BIN Sebut Penyadapan Mengarah pada Dugaan Makar
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyampaikan pandangannya mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Herindra, tindakan penyadapan yang diduga dilakukan secara ilegal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dinilai mengarah pada dugaan makar.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ujar Herindra usai mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Saat itu, Herindra juga mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Istana bertujuan untuk menyampaikan laporan langsung kepada Presiden.
“Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden,” katanya singkat.
Empat Jenderal Polri Telah Menjadi Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden);
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri);
- Irjen Eko Hadi Santoso (mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri);
- Irjen Slamet Uliandi (mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri).
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain Irjen Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya saat ini telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.
Dugaan Penyadapan Disebut Berlangsung Sejak 2025
Berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut terjadi sejak tahun 2025. Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi penyidikan pidana hingga penetapan sejumlah tersangka.
Seiring proses hukum yang masih berlangsung, Bareskrim Polri menegaskan bahwa penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh fakta hukum, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur dugaan makar apabila memenuhi ketentuan pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini, proses penyidikan masih berjalan dan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan maupun pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
***
Sumber: CNN.
Tinggalkan Balasan