Queensha.id – Jakarta,
Aturan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur secara jelas perbedaan antara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.
Permohonan pengujian materiil itu telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Dalam permohonannya, para pemohon berpendapat bahwa norma yang berlaku saat ini berpotensi menyerahkan kepastian mengenai hak keuangan, administrasi, hingga pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden kepada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mereka menilai, selama tidak ada rumusan yang tegas dalam undang-undang mengenai status pemberhentian, maka muncul ruang diskresi politik yang dapat memengaruhi hak-hak mantan kepala negara.
“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi permohonan yang dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Selasa (17/11/2026).
Dinilai Menimbulkan Kekosongan Hukum
Para pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.
Menurut mereka, tidak adanya kualifikasi maupun syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat telah menciptakan kekosongan hukum.
Akibatnya, proses penentuan hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden dinilai berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan semata-mata berdasarkan aturan hukum yang jelas.
Dalam permohonan tersebut disebutkan bahwa kondisi tersebut membuka ruang subjektivitas politik yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Tiga Pemohon Ajukan Uji Materi
Gugatan ini diajukan oleh tiga orang pemohon, yaitu:
- I Wayan Satria Pratama Bayu Negara
- Marcellinoananta Surya Timur
- Agripa Tri Fosa Sianipar
Mereka meminta Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Saat ini pasal tersebut berbunyi:
“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun.”
Minta Definisi Diperjelas
Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK menambahkan definisi yang lebih rinci mengenai kategori pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat.
Untuk kategori pemberhentian dengan hormat, para pemohon mengusulkan meliputi:
- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Diberhentikan akibat perampingan atau alasan lain yang bukan merupakan pelanggaran.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku apabila Presiden atau Wakil Presiden:
- Dipidana karena tindak pidana jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman pidana minimal dua tahun;
- Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- Melakukan perbuatan tercela.
Menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi
Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi masih akan memproses permohonan tersebut sesuai mekanisme persidangan yang berlaku.
Apabila permohonan dikabulkan, putusan MK berpotensi memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai syarat pemberian hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus mempertegas batasan antara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
***
Sumber: KPS.

Tinggalkan Balasan