Queensha.id – Jakarta,

 

Mahkamah Agung (MA) telah merilis putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan terhadap Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut memuat amar yang memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2019.

Berdasarkan dokumen putusan yang dipublikasikan melalui laman resmi Mahkamah Agung pada Selasa (10/11/2026), majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan bahwa surat keterangan tersebut harus dicabut.

Dalam amar putusan disebutkan:

“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.”

Selain memerintahkan pencabutan, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut batal.

Pertimbangan Hukum MA

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menurut majelis hakim menjadi fakta hukum baru (notoire feiten).

Menurut MA, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah keadaan hukum sehingga memengaruhi keberadaan objek sengketa dalam perkara tata usaha negara tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap substansi Surat Keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Dokumen yang Dijadikan Dasar Penyetaraan

Dalam pertimbangannya, MA menjelaskan bahwa secara faktual surat keterangan tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen, antara lain:

  • Certificate of Attendance.
  • Academic Records.
  • Explanation of Grades.
  • Dokumen pendukung lainnya.

Namun demikian, menurut pertimbangan Mahkamah Agung, dokumen-dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam proses perkuliahan dan bukan merupakan bukti telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan.

Dinilai Melanggar Asas Kecermatan Formal

Lebih lanjut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional seharusnya didukung oleh dokumen kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.

Menurut majelis hakim, penerbitan keputusan tanpa didukung dokumen tersebut merupakan tindakan yang tidak cermat sehingga memengaruhi fakta materiil dari keputusan tata usaha negara.

Karena itu, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tindakan pejabat yang menerbitkan surat keterangan tersebut melanggar asas kecermatan formal dalam administrasi pemerintahan.

Putusan Menjadi Bagian dari Rangkaian Sengketa Administrasi

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang berkaitan dengan sengketa administrasi mengenai Surat Keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, pelaksanaan amar putusan menjadi kewajiban pihak tergugat, yakni Kemendikdasmen, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi terbaru dari pihak Kemendikdasmen maupun pihak Gibran terkait putusan lengkap tersebut.

 

***

Sumber: KPS.