Queensha.id – Nasional,

 

Baca JugaGerai Koperasi Merah Putih Tutup Serentak, Pengelola Protes Digaji Cuma Rp76 Ribu dan Tanpa Kontrak Kerja

Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui sistem usaha bersama berbasis koperasi. Program ini dirancang agar masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan ekonomi, mulai dari perdagangan, simpan pinjam, distribusi hasil pertanian, hingga pelayanan kebutuhan pokok.

Lantas, bagaimana sebenarnya sistem kerja Koperasi Merah Putih? Bagaimana sistem penggajian pengurusnya? Seperti apa pola kerja samanya? Dan apa saja keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat?

Baca JugaSetengah Lebih Dana Desa ‘Tersedot’ ke Koperasi Merah Putih, Rp 34,57 Triliun Picu Sorotan Publik

 

Bagaimana Sistem Kerja Koperasi Merah Putih?

Koperasi Merah Putih bekerja berdasarkan prinsip koperasi, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Setiap koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih melalui musyawarah atau rapat anggota.

Dalam operasionalnya, koperasi dapat menjalankan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat desa, di antaranya:

  • Gerai sembako
  • Simpan pinjam
  • Penjualan pupuk dan sarana pertanian
  • Penampungan hasil panen
  • Gudang penyimpanan dan distribusi
  • Apotek atau layanan kesehatan desa
  • Unit usaha lain sesuai potensi desa.

Keuntungan usaha tersebut nantinya menjadi sumber pendapatan koperasi yang digunakan untuk biaya operasional, pengembangan usaha, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota.

Baca JugaPolemik Koperasi Merah Putih: Fakta Anggaran, Potensi Korupsi, Pengelola dan Sistem Pengawasannya

 

Bagaimana Sistem Gajinya?

Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah apakah pengurus Koperasi Merah Putih digaji oleh pemerintah.

Jawabannya, tidak ada standar gaji nasional yang berlaku untuk seluruh koperasi. Besaran gaji atau honor ditentukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan koperasi.

Sumber pembayaran honor maupun gaji berasal dari:

  • Pendapatan usaha koperasi.
  • Keuntungan unit usaha.
  • Jasa layanan koperasi.
  • Sisa Hasil Usaha (SHU).
  • Kerja sama bisnis yang menghasilkan pendapatan.

Artinya, apabila koperasi berkembang dan memperoleh keuntungan yang baik, maka kesejahteraan pengurus maupun pegawai juga berpotensi meningkat. Sebaliknya, jika usaha belum berkembang, maka kemampuan membayar honor juga akan menyesuaikan kondisi keuangan koperasi.

 

Bagaimana Sistem Kerja Samanya?

Koperasi Merah Putih didorong untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain:

  • Petani dan kelompok tani.
  • Pelaku UMKM.
  • Distributor pangan.
  • Perbankan dan lembaga keuangan.
  • Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  • Pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Melalui kerja sama tersebut, koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan hasil produksi masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas.

 

Apa Keuntungan Koperasi Merah Putih?

Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, Koperasi Merah Putih berpotensi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya:

  • Membuka lapangan pekerjaan baru.
  • Meningkatkan kesejahteraan warga desa.
  • Memperkuat ekonomi lokal.
  • Mempermudah akses modal usaha.
  • Menekan praktik tengkulak.
  • Memperpendek rantai distribusi barang.
  • Membantu stabilitas harga kebutuhan pokok.
  • Mendukung perkembangan UMKM desa.
  • Meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan perikanan.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meski memiliki tujuan besar, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kualitas pengelolaan. Transparansi keuangan, profesionalisme pengurus, partisipasi aktif anggota, serta kemampuan membaca potensi ekonomi desa menjadi faktor utama agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tanpa manajemen yang baik, koperasi berisiko mengalami kesulitan dalam menghasilkan keuntungan sehingga pelayanan kepada anggota maupun kesejahteraan pengurus menjadi tidak optimal.

 

Jadi, Koperasi Merah Putih bukan sekadar tempat simpan pinjam atau toko desa, melainkan sebuah ekosistem ekonomi berbasis gotong royong yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem kerja dan penggajiannya bergantung pada kinerja usaha koperasi, sedangkan keberhasilan program sangat ditentukan oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan partisipasi aktif seluruh anggotanya. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa di Indonesia.

 

Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi.

 

Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan anggota agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

 

“Koperasi Merah Putih jangan hanya menjadi program seremonial. Pengurus harus memiliki integritas, mampu membangun kepercayaan masyarakat, serta menjadikan koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Purnomo Wardoyo, Minggu (5/7/2026).

 

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

 

***

Sumber: Queensha Jepara.

Penulis: Vico Rahman.