Queensha.id – Edukasi Sosial dan Hukum,

 

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) pada dasarnya merupakan ranah hukum perdata. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa dalam kondisi tertentu sengketa utang-piutang dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila ditemukan unsur penipuan.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej. Menurutnya, masyarakat, perusahaan pembiayaan, maupun lembaga keuangan perlu memahami perbedaan sekaligus keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam hubungan utang-piutang.

Edward menjelaskan bahwa penipuan merupakan peristiwa hukum yang memiliki dimensi perdata sekaligus pidana. Hal tersebut karena pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

“Hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada dasarnya adalah hubungan hukum keperdataan. Namun, tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut berkembang menjadi peristiwa pidana apabila terdapat unsur penipuan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/11).

Penipuan dalam Perspektif Perdata

Edward menerangkan bahwa dalam hukum perdata, penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata. Penipuan dalam konteks ini berkaitan dengan tahap sebelum suatu perjanjian atau kontrak terbentuk (pra-kontrak).

Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan maupun kreditur harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap identitas, kemampuan finansial, dan itikad baik calon debitur sebelum memberikan pinjaman.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari yang dapat berujung pada pembatalan perjanjian.

Selain itu, Edward menjelaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya perjanjian.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Menurutnya, terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian, yaitu:

  • Dwang, yaitu adanya paksaan.
  • Dwaling, yaitu adanya kesesatan atau kekeliruan.
  • Bedrog, yaitu adanya penipuan.

Bisa Masuk Ranah Pidana

Sementara itu, dalam hukum pidana, unsur penipuan telah diatur dalam Pasal 492 KUHP baru pada Bab XXVII tentang Perbuatan Curang.

Artinya, apabila sejak awal terdapat niat untuk menipu, memberikan keterangan palsu, menggunakan identitas palsu, atau melakukan tipu muslihat demi memperoleh pinjaman, maka perkara tersebut tidak lagi semata-mata menjadi sengketa perdata.

Dalam kondisi seperti itu, proses hukum dapat berkembang menjadi perkara pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pentingnya Kehati-hatian

Edward menegaskan bahwa pemahaman mengenai aspek hukum ini sangat penting bagi seluruh pihak, baik debitur maupun kreditur.

Di satu sisi, calon debitur harus memberikan informasi yang benar serta memiliki itikad baik ketika mengajukan pinjaman.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan dan kreditur wajib melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh sebelum menyetujui pemberian kredit.

Melalui langkah tersebut, potensi sengketa maupun persoalan hukum diharapkan dapat dicegah sejak awal sehingga hubungan pembiayaan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Edukasi Hukum bagi Masyarakat

Kasus sengketa utang yang berujung pidana umumnya terjadi ketika ditemukan unsur kebohongan, tipu daya, atau rekayasa sejak proses pengajuan pinjaman dilakukan.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk memahami hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian, membaca seluruh isi kontrak secara cermat, serta menghindari memberikan data atau informasi yang tidak benar.

Pemahaman terhadap aturan hukum menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan hubungan pembiayaan yang sehat, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

 

***

Sumber: BS.