Queensha.id – Jakarta,
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta pemerintah melakukan evaluasi dan sterilisasi terhadap personel di lingkungan Istana Kepresidenan yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem keamanan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mencegah potensi infiltrasi di lingkungan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Sugiat menilai apabila terdapat personel di lingkar inti Presiden yang direkomendasikan atau memiliki keterkaitan dengan pihak yang kini berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Kalau memang ada personalia-personalia di lingkar inti Presiden yang merupakan rekomendasi, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik di Paspampres maupun di Setneg,” ujar Sugiat.
Selain itu, ia juga menduga masih terdapat pegawai yang berpotensi menjadi “susupan” di sejumlah kementerian maupun lembaga negara. Oleh karena itu, menurutnya, proses penyaringan perlu dilakukan demi menjaga keamanan fisik Presiden sekaligus memastikan proses pemerintahan berjalan tanpa intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan.
Lebih lanjut, Sugiat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi peringatan serius bagi sistem pengamanan negara. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka pengamanan di lingkungan Istana perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menilai, Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran penting untuk memastikan seluruh sistem keamanan serta tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai kepentingan negara dan rakyat.
Tidak hanya itu, Sugiat juga meminta pemerintah melakukan peninjauan terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada kebijakan yang diduga dipengaruhi atau disabotase oleh pihak-pihak tertentu.
“Saya ingin kebijakan-kebijakan selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian Sekretariat Negara maupun pihak terkait mengenai usulan evaluasi personel tersebut. Selain itu, dugaan mengenai adanya infiltrasi maupun sabotase terhadap kebijakan pemerintah masih merupakan pernyataan dan pandangan yang disampaikan Sugiat Santoso dalam forum rapat, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta yang telah terbukti.
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang sedang bergulir sendiri masih dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tersebut tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
***
Sumber: IDX Channel.

Tinggalkan Balasan