Queensha.id – Jepara,
Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT UMAFINDO, perusahaan yang bergerak di bidang furnitur di Kabupaten Jepara, menjadi sorotan setelah seorang pekerja penyandang disabilitas, Syarif Syaifudin Arif, mengadukan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialaminya kepada Forum Komunikasi Peduli Masyarakat (FKPM) Mambak.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberhentian kerja, tetapi juga memunculkan dugaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, keabsahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), prosedur PHK, hingga pemenuhan hak-hak normatif pekerja.
Menurut kronologi yang disampaikan Syarif, dirinya mulai bekerja di PT UMAFINDO sejak 11 Mei 2026 sebagai HR, kemudian dipindahkan ke bagian General Affairs pada Juli 2026. Ia mengaku selama masa awal bekerja hingga masa percobaan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, Syarif juga mempertanyakan perubahan isi dokumen kontrak kerja yang menurutnya berbeda dengan kontrak yang pernah ia tandatangani.
“Saya keberatan karena tanggal kontrak yang saya baca dan tandatangani berbeda dengan dokumen yang kemudian ditunjukkan perusahaan. Saya juga tidak pernah menerima salinan kontrak tersebut,” ujar Syarif, Senin (16/11/2026).
Tiga Surat PHK dengan Alasan Berbeda
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah diterbitkannya tiga surat PHK dalam waktu lima hari dengan alasan yang berbeda.
Surat pertama tertanggal 6 November 2026 menyebut alasan efisiensi. Selanjutnya, surat kedua pada 9 November 2026 menyatakan adanya dugaan pelanggaran berat. Kemudian, surat ketiga yang diterbitkan pada 11 November 2026 menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir karena masa kontrak telah habis.
Perbedaan alasan dalam tiga surat tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan perusahaan dalam mengambil keputusan pemberhentian terhadap pekerja.
Menurut Syarif, kontrak kerja yang ia tandatangani pada September 2026 mencantumkan masa kerja mulai 10 Agustus 2026 hingga 9 Februari 2027. Namun, dalam surat PHK ketiga, tanggal kontrak pada halaman pertama disebut berubah menjadi 6 Mei 2026 hingga 7 November 2026.
Apabila benar terjadi perubahan isi dokumen tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka persoalan tersebut dinilai perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Prosedur PHK Dipersoalkan
Selain mempertanyakan perubahan kontrak, Syarif juga menilai prosedur PHK yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan PHK dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bahkan, setelah menerima surat PHK kedua pada 9 November 2026, ia langsung mengajukan surat keberatan sekaligus meminta dilakukan perundingan Bipartit.
Menurutnya, surat tersebut telah diterima dan dibubuhi stempel HR perusahaan. Namun, dua hari kemudian perusahaan kembali menerbitkan surat PHK ketiga dengan alasan berakhirnya masa kontrak.
Persoalan tersebut dinilai perlu dikaji berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pemberitahuan dan pelaksanaan PHK.
Perhitungan Hak PHK Diperdebatkan
Syarif juga mempermasalahkan besaran hak yang diterimanya setelah hubungan kerja berakhir.
Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada kontrak yang menurutnya sah, masih terdapat sisa masa kontrak sekitar tiga bulan hingga 9 Februari 2027.
Mengacu pada Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2021, ia menghitung nilai ganti rugi sisa kontrak sebesar Rp10.290.000.
Selain itu, ia juga memperhitungkan uang kompensasi PKWT sebesar Rp1.715.000, sehingga total hak yang menurut perhitungannya seharusnya diterima mencapai Rp12.005.000, belum termasuk upah yang diklaim belum dibayarkan maupun hak normatif lainnya.
Sementara itu, pada 13 November 2026, perusahaan diketahui telah mentransfer dana sebesar Rp2.871.580 yang disebut sebagai pembayaran upah selama tujuh hari beserta kompensasi.
Namun, Syarif mengaku tidak pernah menyetujui perhitungan tersebut karena hingga kini belum menerima rincian dasar penghitungannya.
Minta Perlindungan sebagai Pekerja Disabilitas
Sebagai pekerja penyandang disabilitas, Syarif juga meminta agar hak perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas turut menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara ini.
Meski demikian, masih perlu dipastikan apakah kondisi disabilitas yang dimilikinya memiliki hubungan dengan keputusan PHK yang diambil perusahaan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Syarif meminta FKPM Mambak memberikan pendampingan hukum, membantu mempelajari dokumen, mengawal proses Bipartit, serta meneruskan dugaan pelanggaran kepada instansi berwenang apabila ditemukan bukti yang cukup.
Bipartit Belum Mencapai Kesepakatan
Perundingan Bipartit antara kedua belah pihak telah dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026) pukul 13.30 WIB di Kantor Dinas Tenaga Kerja.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Dalam perundingan itu, pihak perusahaan hadir melalui kuasa hukumnya, sedangkan Syarif didampingi oleh FKPM Mambak. Keberadaan FKPM sebagai pendamping sempat dipersoalkan oleh kuasa hukum perusahaan sehingga pembahasan tidak mencapai penyelesaian.
PT UMAFINDO Membantah Tuduhan
Sementara itu, pihak PT UMAFINDO yang beralamat di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, telah dimintai konfirmasi oleh wartawan selama beberapa hari.
Menanggapi berbagai dugaan yang disampaikan Syarif, pihak HRD perusahaan hanya memberikan jawaban singkat.
“Itu tidak benar, Mas,” ujar pihak HRD PT UMAFINDO, Sabtu (21/11/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bantahan tersebut maupun tanggapan atas sejumlah poin yang dipersoalkan oleh mantan pekerjanya. Sesuai prinsip keberimbangan, Queensha.id tetap membuka ruang hak jawab apabila PT UMAFINDO ingin memberikan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut.
***
Sumber: AR.

Tinggalkan Balasan