Queensha.id – Jakarta,
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 245 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026. Penegakan hukum tersebut dilakukan setelah kepolisian menerima ratusan laporan terkait peristiwa kebakaran yang menghanguskan ribuan hektare lahan.
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah diterbitkan 287 laporan polisi mengenai kasus karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.
“Kami telah membuat 287 laporan polisi dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektare. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh Polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 245 tersangka,” ujar Asep dalam konferensi pers, Kamis (29/10/2026).
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan polisi terbanyak dalam penanganan kasus karhutla.
Tercatat, Polda Kalimantan Barat menangani 68 laporan polisi, disusul Polda Riau sebanyak 59 laporan polisi, Polda Kalimantan Tengah 43 laporan polisi, Polda Sumatera Selatan 42 laporan polisi, serta Polda Kalimantan Timur sebanyak 30 laporan polisi.
Menurut Asep, tingginya jumlah laporan tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerugian ekonomi.
Selain itu, hasil penyelidikan mengungkap bahwa mayoritas tersangka menggunakan cara yang sama, yakni membuka lahan dengan membakar vegetasi.
“Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka antara lain baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya untuk membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan kebakaran hutan,” jelasnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana sesuai karakteristik tindak pidana yang dilakukan.
Di antaranya adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 69 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun hingga paling lama 10 tahun, disertai denda mulai Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.
Tidak hanya itu, pelaku juga dapat dikenai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Asep menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan modus operandi dan peran masing-masing tersangka dalam setiap perkara yang ditangani penyidik.
Melalui langkah penegakan hukum ini, Bareskrim Polri berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem di Indonesia.
***
Sumber: KPS.
Tinggalkan Balasan