Queensha.id — Jakarta,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengonfirmasi telah menerima lima aduan yang berkaitan dengan proses pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Seluruh aduan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kini sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Salah satu aduan diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, bersama sejumlah pihak yang sebelumnya juga mengajukan gugatan terkait dokumen pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa dari lima aduan yang diterima, dua di antaranya telah memenuhi syarat materiil sehingga siap dilimpahkan ke persidangan. Sementara itu, dua aduan lainnya masih berada pada tahap verifikasi materiil setelah lolos administrasi, sedangkan satu aduan belum memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami telah menerima lima aduan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dari lima aduan tersebut, dua sudah memenuhi syarat secara materiil, dua masih dalam proses verifikasi materiil, dan satu lagi belum memenuhi syarat administrasi,” ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Lebih lanjut, Dewa menegaskan bahwa seluruh aduan akan ditangani secara profesional dan penuh kehati-hatian. Menurutnya, DKPP berkomitmen menjalankan proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum dan kode etik penyelenggara pemilu.
“DKPP memastikan semua laporan akan ditangani. Namun, tentu membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Semua pihak akan diberi informasi sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Dua Aduan Siap Masuk Persidangan
Meski demikian, DKPP belum mengungkap identitas pelapor dari dua aduan yang telah memenuhi syarat materiil. Lembaga tersebut hanya memastikan bahwa proses selanjutnya adalah pelimpahan ke persidangan etik.
Dengan demikian, tahapan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu akan berlanjut sesuai prosedur yang berlaku di DKPP.
Denny Indrayana Soroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Subhan Palal, dan Mercy Sihombing melaporkan para komisioner KPU RI ke DKPP.
Dalam laporannya, mereka mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang dinilai sebagai ketentuan yang disisipkan tanpa proses pembahasan sebagaimana mestinya.
Menurut Denny, persoalan yang mereka ajukan tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga menyangkut dugaan cacat administratif dan dugaan penyelundupan norma dalam PKPU tersebut.
Ia menyatakan bahwa gugatan mereka merupakan tindak lanjut setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang sebelumnya diajukan. Meskipun MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, Denny menilai terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi perhatian publik.
Putusan MA Jadi Sorotan
Di sisi lain, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Pilpres 2024.
Putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dari sejumlah pihak dan menjadi salah satu dasar yang memperkuat pelaporan ke DKPP terhadap jajaran KPU RI.
Tiga Pokok Aduan terhadap KPU
Dalam laporannya, Denny dan para pelapor menyampaikan sedikitnya tiga pokok dugaan pelanggaran.
Pertama, mereka menilai terdapat dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang disebut tidak melalui proses pembahasan sebagaimana mestinya.
Kedua, KPU diduga menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa melalui proses verifikasi yang dinilai memadai, termasuk verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Ketiga, para pelapor menduga KPU menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tidak memberikan akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon) maupun dokumen pencalonan pasangan calon.
Menurut Denny, kondisi tersebut menjadi bagian dari fakta yang sempat terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
DKPP Proses Aduan Sesuai Mekanisme
Hingga kini, DKPP menegaskan seluruh laporan yang telah diterima akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Lembaga tersebut belum menyampaikan jadwal persidangan maupun identitas pihak-pihak yang akan diperiksa.
Sementara itu, perkembangan penanganan aduan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan proses pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 serta dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
***
Sumber: CNN.
Tinggalkan Balasan