Queensha.id – Jakarta,
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik karena muncul di tengah dinamika politik nasional yang berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik yang menyeret namanya.
Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo Hadi.
Pengunduran Diri Terjadi di Tengah Tekanan Politik
Rencana pengunduran diri tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut diajukan sebagai tindak lanjut atas polemik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai status Gibran.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, Gibran Rakabuming Raka belum memberikan pernyataan resmi secara langsung kepada publik mengenai alasan maupun keputusan akhirnya terkait pengunduran diri tersebut.
Begini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terealisasi dan diterima sesuai mekanisme konstitusi, maka proses pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak jabatan itu kosong.
Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.
Bunyi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, Presiden Prabowo Subianto nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat Wakil Presiden kepada MPR apabila posisi tersebut resmi kosong.
Menunggu Keputusan Resmi
Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari niat pengunduran diri tersebut. Belum diketahui pula apakah Presiden Prabowo telah menerima atau masih mempertimbangkan permohonan yang disampaikan Gibran.
Publik kini menunggu perkembangan resmi dari Istana Kepresidenan maupun pernyataan langsung dari Gibran Rakabuming Raka mengenai keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat.
Perkembangan isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian utama dalam dinamika politik nasional, mengingat jabatan Wakil Presiden merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
***
Sumber: CNN.
Tinggalkan Balasan