Queensha.id – Jakarta,

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, ditambah pembatasan di jalur vital Selat Hormuz, memicu lonjakan harga minyak dunia secara signifikan.

Baca JugaSyifa Hadju Ajak Siswi SMA Jakarta Peduli Menstruasi dan Lingkungan Lewat Kampanye Gaya Hidup Ramah Bumi

Dampaknya mulai terasa hingga ke dalam negeri. Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia diproyeksikan mengalami kenaikan secara bertahap sebagai konsekuensi dari tekanan global tersebut.

Pengamat ekonomi, Wisnu Wibowo, menyebut kenaikan harga BBM tak terhindarkan. Ia mencontohkan, harga minyak mentah acuan Brent untuk kontrak Mei melonjak 2,92 persen hingga menyentuh USD 115,86 per barel pada awal perdagangan pekan ini.

Baca JugaTNI Kini Punya Tugas Baru di Sektor Pangan, Ini Penjelasan Lengkap Program Swasembada yang Disiapkan

“Dengan kondisi seperti ini, kenaikan BBM non-subsidi bisa berada di kisaran 5 sampai 10 persen. Jika harga Pertamax di angka Rp12.000, maka kenaikannya bisa sekitar Rp1.000 per liter,” ujarnya.

Kenaikan Sudah Terjadi Bertahap
Dalam beberapa bulan terakhir, tren kenaikan harga BBM non-subsidi memang sudah terlihat. Produk seperti Pertamax, Pertamax Green, hingga Pertamax Turbo mengalami penyesuaian harga sejak Februari hingga Maret 2026.

Begitu juga dengan solar non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang turut mengalami lonjakan harga. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih ditahan pemerintah masing-masing di kisaran Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

 

Baca JugaTiga Pimpinan DPR RI Teken Komitmen RUU Perampasan Aset, Siap Mundur Jika Target 15 Desember 2026 Gagal

Mengacu Harga Global dan Kurs Rupiah

Penentuan harga BBM non-subsidi di Indonesia tidak berdiri sendiri. Pemerintah menggunakan acuan harga internasional seperti MOPS (Mean of Platts Singapore) serta Argus, yang menjadi indikator utama harga komoditas energi global.

Selain itu, formula penyesuaian juga merujuk pada kebijakan resmi pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, hingga komponen pajak.

“Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian di tingkat eceran,” jelas Wisnu.

 

Pemerintah Masih Menahan Rem

Meski tekanan global semakin kuat, pemerintah diperkirakan belum akan terburu-buru menaikkan harga BBM secara luas, terutama untuk jenis bersubsidi. Stabilitas sosial dan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama.

Kenaikan harga secara besar-besaran disebut sebagai opsi terakhir, yang hanya akan diambil jika kondisi fiskal semakin tertekan akibat lonjakan harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah juga masih mencermati potensi gejolak di masyarakat, termasuk risiko panic buying. Selama kondisi tersebut belum terjadi, harga BBM diyakini masih dalam batas aman.

 

Waspada Efek Domino

Kenaikan harga BBM non-subsidi bukan hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memicu efek domino terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya logistik.

Jika konflik di Timur Tengah terus memanas dan distribusi minyak dunia terganggu, bukan tidak mungkin tekanan terhadap harga energi akan semakin besar dan pada akhirnya, masyarakatlah yang harus bersiap menghadapi dampaknya.

 

***