Queensha.id – Edukasi Sosial,

 

Baca Juga10 Hal yang Dilarang dalam Kredit Motor yang Bisa Berujung Pidana

Di Indonesia, praktik “pinjam nama” untuk mengajukan kredit motor maupun mobil masih sering terjadi. Alasannya beragam, mulai dari membantu keluarga, teman, hingga pasangan yang tidak memenuhi syarat pembiayaan.

Padahal, secara hukum, nama yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh kepada perusahaan leasing. Jika kendaraan disalahgunakan, dialihkan, dijual, digadaikan, atau cicilan macet, konsekuensinya dapat berujung pada gugatan perdata bahkan pidana.

Para akademisi hukum menjelaskan bahwa perkara kredit kendaraan tidak hanya menyangkut wanprestasi (ingkar janji), tetapi dapat berubah menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur penipuan, penggelapan, pemalsuan, atau pelanggaran terhadap ketentuan jaminan fidusia.

 

10 Pelanggaran dalam Kredit Motor atau Mobil

1. Meminjamkan Nama untuk Pengajuan Kredit

Risikonya, seluruh kewajiban hukum tetap melekat kepada pemilik identitas. Jika terjadi kredit macet, pemilik nama dapat ditagih, digugat, hingga dilaporkan apabila terdapat unsur pidana.

 

Baca JugaDebitur FIFGROUP Jember Divonis 1,5 Tahun Penjara karena Alihkan Motor Kredit Tanpa Izin

2. Memberikan Data atau Dokumen Palsu

Misalnya memalsukan slip gaji, rekening koran, surat keterangan kerja, maupun identitas.

Perbuatan ini dapat dijerat ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam KUHP apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.

 

3. Menjual Kendaraan yang Masih Kredit Tanpa Izin Leasing

Ini merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta.

 

4. Menggadaikan Motor atau Mobil Kredit

Menggadaikan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari leasing juga termasuk pelanggaran Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

 

5. Take Over Kredit Secara Bawah Tangan

Alih cicilan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan tidak memberikan perlindungan hukum kepada para pihak.

Ketika kendaraan ditarik leasing, sering muncul sengketa pidana maupun perdata.

 

6. Menggelapkan Kendaraan

Apabila seseorang menguasai kendaraan secara melawan hukum setelah memperoleh kepercayaan dari pemilik atau leasing, perbuatannya dapat memenuhi unsur penggelapan sesuai KUHP, tergantung fakta dan pembuktian perkara.

 

7. Penipuan dalam Pengajuan Kredit

Menggunakan identitas orang lain tanpa izin, memberikan keterangan palsu, atau merekayasa kemampuan finansial dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan apabila terbukti di pengadilan.

8. Mengubah Nomor Rangka atau Nomor Mesin

Perubahan identitas kendaraan tanpa hak merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan peraturan lain yang berlaku.

 

9. Menyembunyikan Kendaraan Agar Tidak Dieksekusi

Debitur yang sengaja menyembunyikan kendaraan untuk menghindari kewajiban dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila terdapat unsur melawan hukum.

 

10. Membeli Kendaraan Kredit yang Bermasalah

Pembeli kendaraan bekas wajib memastikan status kendaraan telah lunas.

Apabila membeli kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia, pembeli dapat mengalami kerugian karena kendaraan berpotensi dieksekusi oleh leasing.

 

Pasal-Pasal yang Berkaitan

Beberapa ketentuan hukum yang sering digunakan dalam perkara kredit kendaraan antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 36 mengenai pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek fidusia tanpa izin tertulis.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggelapan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
  • Ketentuan KUHP tentang penipuan apabila terdapat tipu muslihat dalam memperoleh fasilitas kredit.
  • Ketentuan KUHP tentang pemalsuan surat apabila menggunakan dokumen palsu dalam pengajuan kredit.

Pandangan Pakar Hukum

Sejumlah pakar hukum pidana dan perdata Indonesia, seperti Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Eddy O.S. Hiariej, dan Prof. Yenti Garnasih, pada berbagai forum akademik secara konsisten menegaskan bahwa tidak semua kredit macet merupakan tindak pidana.

Menurut pandangan mereka, sengketa kredit pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan. Namun, apabila disertai unsur penipuan, pemalsuan, penggelapan, atau pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin, maka perkara tersebut dapat berubah menjadi ranah pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini juga sejalan dengan berbagai kajian hukum mengenai penerapan UU Jaminan Fidusia dan KUHP.

 

Masyarakat perlu memahami bahwa meminjamkan nama untuk kredit kendaraan bukan sekadar bentuk tolong-menolong. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum yang serius karena pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian tetap bertanggung jawab kepada perusahaan pembiayaan.

Sebelum membantu orang lain mengambil kredit, pastikan memahami seluruh isi perjanjian, kemampuan membayar cicilan, dan risiko hukum yang mungkin timbul. Kesadaran hukum menjadi langkah terbaik untuk menghindari sengketa, kerugian finansial, maupun ancaman pidana.

 

***

Sumber: Queensha Jepara.

Penulis: Vico Rahman.