Queensha.id – Jepara,
Tim Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Jepara kembali melakukan inspeksi dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026).
Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, tim menemukan dua lokasi penambangan di Desa Pancur yang belum mengantongi izin usaha pertambangan. Salah satu lokasi bahkan masih melakukan aktivitas penambangan menggunakan alat berat ekskavator.
Penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan sejumlah instansi, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perhubungan (Dishub), Polres Jepara, ESDM Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah desa setempat.
Tambang CV Muzza Makmur Ditemukan Masih Beroperasi
Lokasi pertama yang diperiksa berada di Blok Tanah Siroto, Dukuh Bomo, Desa Pancur, yang diketahui merupakan area penambangan milik CV Muzza Makmur.
Saat tim melakukan inspeksi, ditemukan sebanyak 10 unit alat berat di lokasi tersebut. Rinciannya terdiri dari tiga unit breaker atau alat penghancur batu dan tujuh unit ekskavator bucket.
Sejumlah alat berat tersebut diketahui masih digunakan untuk mendukung kegiatan penambangan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, lokasi tersebut belum memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP).
Karena aktivitas pertambangan belum memenuhi persyaratan perizinan, tim gabungan melakukan penghentian kegiatan hingga izin resmi diterbitkan sesuai aturan yang berlaku.
Lokasi Tambang Kedua Belum Berizin dan Safety Line Hilang
Sementara itu, pemeriksaan kedua dilakukan di lokasi usaha penambangan milik seorang pria berinisial N yang masih berada di Dukuh Bomo, Desa Pancur.
Saat dilakukan pengecekan, tim tidak menemukan aktivitas operasional penambangan. Namun, terdapat dua unit alat berat di lokasi, salah satunya diduga berupa ekskavator bucket yang mengalami kerusakan.
Tim juga menemukan adanya perubahan kondisi lokasi dibanding pemeriksaan sebelumnya. Garis pembatas atau safety line yang sebelumnya dipasang oleh Tim Terpadu Penataan MBLB pada 15 Juli 2026 sudah tidak ditemukan di lokasi.
Selain itu, bekas bukaan lahan tambang terlihat mengalami perluasan dibandingkan kondisi saat pemeriksaan sebelumnya.
Hingga inspeksi berlangsung, lokasi tambang tersebut juga belum mengajukan perizinan usaha pertambangan. Pemilik usaha kemudian diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Jepara terkait kewajiban pajak pertambangan MBLB atas material yang telah digali, dimuat, dan diperjualbelikan.
DLH Jepara Tegaskan Tambang Tanpa Izin Harus Ditertibkan
Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P4LH) DLH Jepara, Akhmad Nafe’ Sutejo, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Menurutnya, penghentian aktivitas menjadi langkah yang harus dilakukan apabila kegiatan tambang masih berjalan tanpa kelengkapan izin resmi.
“Seluruh material yang sudah diambil harus dilaporkan, dan kewajiban pajaknya juga harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan MBLB dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan, baik dari sisi administrasi perizinan, lingkungan, maupun kewajiban pembayaran yang melekat.
Pengawasan Tambang MBLB Jepara Terus Dilakukan
Melalui inspeksi gabungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang belum memenuhi persyaratan.
Penertiban tambang MBLB di Jepara menjadi bagian dari upaya menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pertambangan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara bertanggung jawab.
***
Sumber: Diskominfo Jepara.
Tinggalkan Balasan